Gubernur Jawa Tengah Gagas Percontohan Korporasi Petani per-Kabupaten

0
120
jatengprov.go.id

SEMARANG, presidentpost.id – Petani terus didorong lebih kreatif meningkatkan nilai jual produk pertaniannya. Salah satunya dengan mengolah produk agar memiliki harga jual tinggi di pasaran. Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP pada Temu Kangen Penyuluh Pertanian Jawa Tengah di Patra Convention Hotel, Selasa (10/10).

Menurutnya, menyejahterakan petani tidak bisa dilakukan dengan cara ekstensifikasi lahan pertanian. Sebab, lahan pertanian dari tahun ke tahun terus berkurang. Saat ini, alih fungsi lahan pertanian di Jawa Tengah sudah sekitar 700 hektare per tahun.

“Lahan kita kan makin sempit ya, kalau kita bicara ekstensifikasi tidak mungkin. Maka kita mesti bicara intensifikasi,” katanya.

Ditambahkan, 90 persen petani atau sekitar 1,383 juta petani di Jawa Tengah hanya memiliki lahan sekitar nol sampai satu hektare. Sehingga petani tersebut tidak mungkin bisa sejahtera karena syarat mencapai kesejahteraan minimal petani harus memiliki lahan sekitar dua hektare.

Karenanya, cara yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dengan mendorong petani meningkatkan nilai jual produk dengan mengolah terlebih dahulu produknya tersebut. Dengan begitu memiliki harga jual tinggi di pasaran.

Selama ini, lanjut Ganjar, petani hanya focus pada on farm atau produksi. Sementara pemasarannya (off farm) hanya sebatas menjual hasil panen. Dia mencontohkan petani padi yang menjual panennya dalam bentuk gabah kering hanya mendapat Rp 3.700 per kg, sedangkan gabah kering giling dihargai Rp 5.100 per kg.

“Bagaimana agar berasnya bisa laku Rp 12 ribu? Maka packaging dilakukan, dibuat brand atau mungkin organik dan memberikan penyaluran ke pasar-pasar yang baik,” ujarnya.

Mantan anggota DPR RI ini ingin ada satu percontohan korporasi petani yang    berkonsep  entrepreneurship atau kewirausahaan di setiap kabupaten/kota. Petani tidak berkutat pada on farm saja namun bisa melakukan pengolahan hingga pemasaran. Sehingga produk pertanian yang mereka hasilkan tidak semurah yang sekarang dan mereka bisa meningkatkan taraf hidupnya.

Tentu saja, imbuh Ganjar, penyuluh wajib mendampingi dan memberikan pelatihan kepada petani. Sementara, pemerintah akan memfasilitasi kebutuhan mereka seperti permodalan dengan suku bunga rendah hingga peralatan.

“Kalau kita bisa buat contoh satu kabupaten satu model korporasi menurut produk unggulan yang ada disana, bisa berbentuk koperasi, CV, atau PT Kita ingin deteksi kira-kira akan berkembang atau tidak. Kalau bisa berjalan, pemerintah bisa dampingi untuk kebutuhan mereka,” tuturnya.

Sementara itu, Tenaga Penyuluh Harian Lepas (TPHL) asal Sukoharjo, Sri Wiji Astuti menyampaikan selama ini pendampingan yang dilakukan sudah tidak lagi berkutat pada on farm. Mereka juga melakukan pendampingan off farm agar petani bisa mendapatkan pendapatan lebih.

“Kami juga mengajarkan mereka cara membuat benih untuk dijual kepada petani yang lain. Selain itu juga mengajarkan mereka cara packaging yang baik dan mengeringkan cabai agar mereka mendapat nilai tambah dari hasil pertaniannya,” bebernya.

Sebelumnya, Ganjar juga menghadiri Seminar Nasional Ketahanan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan di Gedung BI Jl Imam Bardjo No 4 Semarang. Dalam pidato kuncinya, Ganjar mengatakan ketahanan pangan di Jawa Tengah sudah cukup baik khususnya untuk komoditas padi dan jagung. Sementara untuk produksi kedelai belum bisa memenuhi kebutuhan karena masih banyak petani yang enggan menanam kedelai dan lebih memilih padi yang harga jualnya lebih tinggi.

“Padi dan jagung kita sudah beres, tinggal kedelainya kita belum karena kedelai butuh hal yang khusus betul. Maka saya menyarankan kalau perlu BUMN/BUMD yang menanam kedelai karena memang nilainya tidak semenarik kalau kita menanam padi,” pungkasnya. (JATENGPROV/TPP)