Bank Dunia: Pengelolaan Migrasi yang Lebih Baik Dapat Tingkatkan Kesejahteraan dan Pertumbuhan di ASEAN

0
133

SINGAPURA, presidentpost.id – Mengurangi hambatan bagi pekerja migran dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan memperdalam integrasi ekonomi, menurut laporan baru Bank Dunia. Menurut laporan yang berjudul Migrasi untuk Mencari Peluang (Migrating to Opportunity), migrasi dalam kawasan ASEAN meningkat tajam dalam periode tahun 1995 hingga 2015.

Hal ini menjadikan Malaysia, Singapura, dan Thailand menjadi daerah-daerah pusat migrasi di kawasan tersebut, dengan adanya 6,5 juta migran yang juga merupakan 96 persen dari jumlah pekerja migran di ASEAN.

Sekitar US$62 milyar dalam bentuk remitansi terkirim ke negara-negara ASEAN pada tahun 2015. Remitansi menyumbang 10 persen dari PDB di Filipina, 7 persen di Vietnam, 5 persen di Myanmar, dan 3 persen di Kamboja.

 

Pekerja migran ASEAN yang berketerampilan rendah dan sering tidak memiliki dokumen resmi, mencari peluang ekonomi terutama di sektor konstruksi, perkebunan, dan jasa rumahtangga. Walaupun pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi tersedia, mereka tidak selalu bisa memanfaatkan keuntungan dari berbagai peluang tersebut.

Masyarakat Ekonomi ASEAN telah mengambil langkah-langkah untuk memfasilitasi mobilitas pekerja, namun peraturan hanya mencakup profesi yang memiliki keterampilan tinggi – dokter, dokter gigi, perawat, insinyur, arsitek, akuntan, dan tenaga kerja pariwisata – atau hanya 5% pekerjaan di kawasan ini.

“Dengan pilihan kebijakan yang tepat, negara-negara pengirim dapat memperoleh keuntungan ekonomi dari migrasi keluar,dan memberikan perlindungan kepada warga negaranya yang memilih untuk bermigrasi untuk pekerjaan. Di negara penerima, jika kebijakan migrasi sesuai dengan kebutuhan ekonomi, pekerja asing dapat mengisi kekurangan tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan yang tidak cocok dan lembaga yang tidak efektif akan mengakibatkan  kawasan ini menghadapi kemungkinan kehilangan peluang  untuk menarik keuntungan secara maksimal dari migrasi,” kata Sudhir Shetty, Kepala Ekonom Bank Dunia untuk wilayah Asia Timur dan Pasifik.

Secara umum, prosedur migrasi di ASEAN masih bersifat membatasi. Hambatan seperti proses rekrutmen yang mahal dan panjang, terbatasnya kuota jumlah pekerja asing yang diperbolehkan di suatu negara, serta kebijakan ketenagakerjaan yang kaku membatasi pilihan pekerjaan bagi para pekerja yang kemudian berdampak pada kesejahteraan mereka. Kebijakan yang membatasi ini sebagian dipengaruhi persepsi bahwa masuknya pekerja migran akan berdampak negatif pada negara penerima. Namun, bukti menunjukkan sebaliknya. Di Malaysia, simulasi menemukan bahwa kenaikan 10 persen jumlah pekerja migran berketerampilan rendah meningkatkan PDB riil sebesar 1,1 persen. Di Thailand, analisis terakhir menunjukkan bahwa tanpa pekerja migran dalam angkatan kerja, PDB akan turun sebesar 0,75 persen.

“Di manapun para pekerja ingin bermigrasi di kawasan ASEAN, mereka menghadapi biaya mobilitas beberapa kali lipat dari upah rata-rata tahunan. Perbaikan dalam proses migrasi dapat meringankan biaya ini bagi calon migran, dan membantu negara-negara tersebut untuk dengan lebih baik menanggapi kebutuhan pasar tenaga kerja mereka,” kata Ekonom Bank Dunia untuk Social Protection and Jobs Global Practice Mauro Testaverde, penulis utama laporan tersebut.

Mobilitas tenaga kerja bisa memberi dampak yang signifikan bagi prospek ekonomi kawasan, karena migrasi dapat memberi kesempatan kepada individu dari negara-negara berpenghasilan rendah untuk meningkatkan pendapatan mereka.  Laporan ini juga memperkirakan pengurangan hambatan mobilitas akan meningkatkan kesejahteraan pekerja – sebesar 14 persen jika hanya mengikutsertakan pekerja berketerampilan tinggi, dan 29 persen jika mencakup semua pekerja.

Berbagai kebijakan lain yang bisa diterapkan untuk meningkatkan mobilitas pekerja. Diperlukan lebih banyak pengawasan terhadap agen perekrutan di kawasan ini. Sistem pendukung yang sangat maju di Filipina bisa dijadikan contoh bagi negara lain. Indonesia dapat meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dan merampingkan prosedur. Vietnam dapat menarik keuntungan dari adanya strategi migrasi nasional untuk memandu reformasi. Penyederhanaan proses formal dapat mengurangi biaya migrasi keluar, terutama di negara-negara dengan penghasilan lebih silan rendah seperti Kamboja, Laos, dan Myanmar.

Negara penerima juga dapat membuat langkah-langkah untuk memaksimalkan manfaat dari mobilitas tenaga kerja. Malaysia dapat menyesuaikan kebijakan migrasi dengan kebutuhan ekonomi negara tersebut, termasuk dengan merevisi sistem retribusi juga dengan memperkuat koordinasi dengan negara-negara pengirim. Thailand dapat mengubah status migran yang tidak memiliki dokumen menjadi resmi dan menurunkan biaya terkait prosedur masuk. Sementara bagi Singapura yang telah mengembangkan sistem migrasi sangat maju dan telah berfungsi dengan baik, kesejahteraan pekerja migran tetap harus diperhatikan.