Mendagri Minta Kepala Daerah Bersinergi dengan REI

0
374
industry.co.id

TANGERANG, presidentpost.id – Menteri dalam negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyampaikan sinergi antara kepala daerah dan perbankan dengan Real Estat Indonesia tidak optimal berjalan.

“REI menurut saya tidak diperhatikan pemerintah dan Perbankan. Sehingga REI saya lihat antara ada dan tiada,” kata Mendagri seperti dikutip dari industry.co.id dalam acara Indonesia Future City & REI Mega Expo, Ice BSD Tangerang, Banten, kamis (14/9).

Menurut Mendagri, Inpres no 3 tentang penyerdehanaan perijinan untuk mempercepat pembangunan perumahan untuk masyarakat semestinya bisa dijadikan sandaran dalam mengatasi persoalan perijinan.

Saat ini, menurutnya, masih ada terjadi kebijakan Kepala daerah khususnya soal waktu perijinan yang lama dan biaya yang relatif tinggi dan tidak transparan yang di luar SOP.

“Mau ijin usaha didaerah, ditanya ijin prinsip apa, ijin usaha apa, ijin RT/ RW dan banyak ijin ijin yang ditanya, intinya ruwet sekali, sampai 5 tahun tidak keluar keluar ijin dan biaya tinggi, padahal perijinan kalau di pusat selesai hanya dalam tiga hari saja.” sebutnya.

Di depan ribuan anggota REI dan kepala daerah , Mendagri juga meminta, agar swasta diberikan peran yang lebih dominan dan kepala daerah harus bisa sinergi dengan REI.

Menurutnya, dukungan terhadap REI, sudah termaktub dalam edaran mendagri dan permen mendagri dalam wujud PTSP sebagai pelaksana perijinan di daerah.

Dukungan tersebut juga terdapat dalam isi paket kebijakan ekonomi XIII, yang dikeluarkan Presiden Jokowi dalam hal penyelesaian RT/RW.

“Saya lihat ada 48 persen daerah yang menjadi penghambat, saya mohon ada konsolidasi, REI tidak akan berjalan kalau tidak ada perbankan, dan tidak ada sinergi dengan pemerintah daerah,” pintanya.

Selanjutnya, Mendagri akan memediasi para perwakilan pengembang bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla guna menyelesaikan persoalan perijinan yang masih menjadi hambatan selama ini.

“Saya yakin kepala daerah juga punya niat yg baik buat REI,  Saya juga akan berkomunikasi dengan kementrian perekonomian dan PUPR dan segera kita semua audiensi dengan Wapres untuk mencari solusi yg baik soal perijinan dan perbankan,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut juga, Mendagri mengemukakan akan memberikan perijinan di atas lahan tidak produktif seluas 2000 ha tanah di daerah Jonggol dan 2 ha lahan di daerah Pluit sebagai wujud dukungan Kemendagri kepada REI.

“Kita punya tanah nganggur, REI bisa bangunkan apartemen atau perumahan bagi para karyawan,” pungkasnya. (IND/TPP)