Transformasi Pendidikan Kejuruan, Menperin: Diubah Sistemnya Menjadi Spesialis

0
235
kemenperin.go.id

JAKARTA, presidentpost.id – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah menggalakkan transformasi pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) agar sesuai dengan kebutuhan dunia industri saat ini. Langkah strategis yang dilakukan adalah melalui program pendidikan vokasi yang link and match antara SMK dengan industri. “Kami mendorong pendidikan kejuruan ini untuk diubah sistemnya, dari yang awalnya menitik beratkan ke pelajaran umum, menjadi spesialis. Jadi, siswa itu nanti belajar 50 persen di kelas dan 50 persen di industri,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto di Jakarta, Kamis (27/7).

Menperin menjelaskan, saat ini lulusan dari sekolah tingkat menengah di Indonesia mencapai 3,3 juta siswa, sementara perguruan tinggi yang ada hanya mampu menyerap sebanyak 1,7 juta siswa. Oleh karena itu, sekitar 1,6 juta siswa harus diarakan untuk masuk ke pasar kerja agar tidak menambah tingkat pengangguran.

“Namun, mayoritas dari mereka, setelah lulus belum siap bekerja,” ungkapnya. Kondisi ini, menurut Airlangga, karena fasilitas dan peralatan praktik yang dimiliki rata-rata SMK di Indonesia tertinggal dua generasi. Dengan program link and match, diharapkan para siswa SMK bisa belajar secara langsung mesin produksi generasi saat ini yang digunakan oleh industri dalam proses produksinya.

“Misalnya di industri otomotif, para siswa SMK akan diajarkan mengenai pengelasan dan permesinan.Dan, untuk industri pertokimia, tentunya siswa SMK dari program studi kimia. Jadi sesuai,” imbuhnya. Didalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Kompetensi yang Link and Match dengan Industri, disebutkan bahwa industri dapat membina sebanyak lima SMK di wilayahnya, dan setiap SMK bisa dibina lebih dari satu industri.

Sejauh ini, Kemenperin telah meluncurkan program pendidikan vokasi yang link and match antara SMK dengan industri untuk wilayah Jawa Timur serta wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. “Hingga tahap kedua, kami sudah memfasilitasi kerja sama sebanyak 166 perusahaan dengan 626 SMK,” sebut Airlangga. Program ini akan terus diluncurkan ke seluruh provinsi di Indonesia.

“Karena pembangunan industri di Indonesia berbasis kewilayahan, maka pengembangan SMK-nya juga berbasis kewilayahan. Untuk itu, kami pun mengharapkan dukungan dan partisipasi yang kuat dari pemerintah daerah baik itu kabupaten/kota maupun provinsi,” paparnya.

Pada hari Jumat, 28 Juli 2017, Kemenperin akan meluncurkan kembali program pendidikan vokasi yang link and match antara SMK dengan industri untuk wilayah Jawa Barat, di Cikarang. “Pada tahap ketiga ini, kami akan melibatkan sebanyak 140 perusahaan dengan 409 SMK,” ujar Airlanga.

Dalam kegiatan yang rencananya diresmikan oleh Presiden Joko Widodo tersebut, akan dilakukan penandatanganan sebanyak 780 perjanjian kerja sama karena beberapa SMK dibina oleh lebih dari satu industri, sesuai dengan program keahlian yang dimiliki.

“Pada tahun 2019, kami menargetkan program pendidikan vokasi industri ini akan melibatkan sebanyak 1.775 SMKdan 355 perusahaan dengan perkiraan jumlah lulusan tersertifikasi yang dihasilkan sebanyak 845.000 orang,” tutur Airlangga.

Menperin meyakini, efek berganda dari program pendidikan vokasi adalah mampu meningkatkan kinerja industri nasional sehingga dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi perekonomian nasional. Apalagi, selama ini industri merupakan penyumbang terbesar bagi PDB nasional dibanding sektor lainnya.

“Industri pengolahan non-migas telah berkontribusi sebesar 20 persen bagi perekonomian nasional. Melalui pelaksanaan program vokasi industri, kami menargetkan akan naik menjadi 25 persen. Saat ini, nilai kontribusi industri kita setara dengan Jerman,” papar Airlangga.

Sementara itu, berdasarkan data UNIDO, nilai tambah manufaktur di Indonesia menempati posisi 10 besar dunia. Peringkat tersebut di atas capaian Meksiko dan Spanyol, bahkan sejajar dengan Inggris. “Kami berharap, mereka yang terlibat dalam program pendidikan vokasi bisa masuk ke industri strategis nasional dan menjadi entrepreneur dalam membangun industri kecil dan menengah (IKM),” ujarnya.

Menperin menjelaskan, pendidikan merupakan salah satu pilar penting bagi pembangunan bangsa dan pemerataan ekonomi nasional. Pembekalan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan, diharapkan mampu menjawab tantangan masa depan khususnya memacu pertumbuhan dan daya saing industri dalam negeri.

“Pengembangan pendidikan vokasi dinilai mampu menjadi solusi dalam menghadapi persaingan pasar bebas terutama Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang membutuhkan tenaga kerja berkompetensi tinggi,” tuturnya. Untuk itu, peningkatan keterampilan SDM industri melalui pendidikan vokasi di Indonesia, akan diarahkan memiliki nilai kompetensi yang sama di tingkat regional dan global.

“Sehingga mereka juga bisa bekerja di luar negeri dan sasarannya untuk ekonomi di ASEAN akan terintergrasi karena seluruh tenaga kerjanya mampu mengisi kebutuhan di dunia industri,” imbuhnya. Lebih jauh, menurut Airlangga, pengembangan industri akan lebih mudah dijalankan karena mempunyai para pekerja yang berbakat (talent pool).

Saat ini, pelaksanaan pendidikan vokasi industri semakin populer di dunia. Contohnya Swiss, yang sukses menerapkan Dual Vocational Education and Training (D-VET) system atau model pendidikan kejuruan yang memadukan antara teori dengan praktik lapangan sehingga lulusannya siap ditempatkan di dunia kerja. Oleh karena itu, banyak perusahaan lebih tertarik merekrut para lulusan kejuruan yang telah menguasai keahlian praktikal karena dianggap lebih siap bekerja.

“Benefit yang akan didapat dari perusahaan adalah memperoleh tenaga kerja yang sudah terdidik sehingga bisa mengefisienkan cost pelatihan karena mereka sudah bisa langsung bekerja di unit-unit produksi. Kedua-duanya mendapat win-win solution,” tegas Airlangga.

Dalam program vokasi ini, Kemenperin juga meminta kepada para expert di industri yang memasuki masa pensiun agar bisa menjadi guru untuk mengajar di SMK. “Di samping itu, kami bersama Kementerian Keuangan serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah berkoordinsi untuk mengalokasikan anggaran per SMK bisa mendapat Rp500 juta supaya menambah peralatan praktik yang terbaru,” ungkapnya.

Guna menciptakan SDM industri yang terampil, Kemenperin pun membangun politeknik di beberapa kawasan industri, seperti di Morowali, Sulawesi Tengah yang dijadikan pusat pengembangan industri feronikel. “Kami sudah memetakan pusat industri sesuai basis sumber daya alam di wilayah setempat. Dengan dibangunnya politeknik, perusahaan juga diharapkan merekrut putra-putri terbaik di daerah tersebut,” terangnya.

Menperin menyampaikan, program pendidikan vokasi industri ini juga menjadi salah satu loncatan cepat untuk menghadapi Industry 4.0 atau revolusi industri keempat, dengan memanfaatkan antara lain melalui internet of thingsadvanced robotics3D printingartificial intelligencevirtual and augmented reality. “Karena Industry 4.0, basis utamanya adalah knowledge,” uajrnya.

Selanjutya, pembangunan industri akan diarahkan untuk menciptakan ekonomi yang inklusif dengan mengembangkan e-market places. “Kemenperin mendorong pengembangan IKM, di antaranya melalui logistic center dan memfasilitasi program KITE serta pendalaman industri bagi yang skala besar, seperti  industri semen, baja, pupuk, tekstil, dan makanan,” sebutnya.

Kemenperin mendorong pula industri nasional untuk membangun pusat inovasi. “Jadi, kami berharap agar ekosistem inkubasi itu tumbuh kembali. Kemudian, persebaran wilayah industri sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo, guna mewujudkan pembangunan yang Indonesia sentris. Dalam hal ini, kami tengah memfasilitasi pembangunan 14 kawasan di luar Jawa, baik itu kawasan eknomi khusus maupun kawasan industri,” pungkas Airlangga. (kemenperin/TPP)