Bupati Semarang Terima Penghargaan LKPD dari Presiden Jokowi

0
71

JAKARTA, presidentpost.id – Presiden Joko Widodo memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Semarang atas raihan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) selama lima kali berturut-turut. Penghargaan diserahkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Bupati Semarang H Mundjirin pada acara pembukaan rapat kerja nasional (rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 2016 di Istana Negara, Selasa (20/9).

“Penghargaan itu merupakan kebanggaan bagi Pemkab Semarang. Sekaligus merupakan tantangan untuk menjadikannya lebih baik di masa mendatang,” kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Heru Subroto di Ungaran, Kamis (22/9) siang.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Kabag Humas, penghargaan serupa juga diberikan kepada lembaga / kementerian / pemerintah provinsi / pemerintah daerah yang mendapat opini WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah dari BPK.

LKP itu harus menggunakan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang dimulai sejak 2015 berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

“Ada 37 Kabupaten/Kota di tanah air yang mendapat penghargaan dari Presiden dan Menteri Keuangan karena mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk LKPD miliknya minimal lima kali berturut-turut,” terang Heru lagi.

Saat sambutan, Presiden Joko Widodo mengatakan pencapaian opini WTP dari BPK untuk laporan pengeloalan keuangan daerah bukanlah tujuan utama. Meski hal itu merupakan salah satu indikator pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang penting. “Namun mutu pengelolaan anggaran pemerintah daerah yang baik, efektifitas maupun efisiensi yang terus menerus hingga mendapat kepercayaan publik adalah lebih penting,” kata Presiden seperti disampaikan oleh Kabag Humas.

Ditambahkan, penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah jangan hanya jadi rutinitas belaka. Tapi yang lebih penting diyakini adalah laporan keuangan pemerintah yang baik dan bermutu tinggi merupakan mata rantai penting pengelolaan keuangan penyelenggara negara yang baik dan memiliki akuntabilitas tinggi.(semarangkab)

NO COMMENTS