Setelah Korea, BKPM Bersama Jetro dan PT Jababeka Juga Mengundang 200 Investor Asal Jepang

0
408

Jpeg

Pada hari kamis (12/2/2015), acara yang bertemakan CEO Gathering Indonesia Economic Perspective, Infrastructure and Manufacture, Investment Opportunities, and Challenges For The Next Years,setelah sehari sebelumnya mengundang 200 investor Korea Selatan (Korsel), kali ini BKPM mengundang pula 200 investor asal Jepang.

Deputi Bidang Promosi dan Penanaman Modal BKPM Himawan Hariyoga mengungkapkan, Pemilihan Jepang, sebut dia, sebagai fokus investor dalam kurun waktu 5 tahun ini Jepang merupakah salah satu negara dengan nilai investasi terbesar di Indonesia.

“Data BKPM pada 2010-2014, realisasi investasi Jepang menduduki peringkat ke-2 sebagai negara investor terbesar di Indonesia. Jepang merupakan investor yang konsisten sebagai negara investor terbesar di Indonesia dan menunjukkan komitmen investasi yang sangat serius,” ujar Himawan dalam acara CEO Gathering di kantor BKPM, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 44, Jakarta Selatan, Kamis (12/2/2015).

Ia menjelaskan, keempat perusahaan yang sudah memberikan besaran nilai investasi tersebut, yang pertama adalah industri bahan baku hilir surfaktan yang melakukan perluasan dari industri yang ada saat ini. Perluasan tersebut dilakukan di Dumai, Riau dan Cilegon, Banten dengan nilai komitmen investasi sebesar USD260 juta.

Kedua adalah perluasan industri automotif di Bekasi, Jawa Barat dengan nilai komitmen investasi sebesar USD600 juta. Kemudian, lanjut dia, yang ketiga adalah investasi di bidang theme park (taman hiburan) dengan nilai sebesar USD430 juta. “Di bidang theme park itu sejak satu tahun lalu prosesnya. Dan mereka sudah sampai menjajaki lokasi-lokasi dan mempelajari pasar yang memiliki daya beli. Untuk daerahnya sendiri mengerucut di sekitar Jakarta,” papar dia.

Keempat, perusahaan yang telah menyampaikan komitmen nilai investasinya adalah pembibitan sapi perah di Jawa Barat dengan nilai investasi sebesar USD25,8 juta. Ia menambahkan, keempat perusahaan yang telah berkomitmen menanamkan investasinya di Indonesia namun belum menyatakan nilainya adalah perusahaan yang akan melakukan perluasan di bidang kelistrikan di Sei Mangkei, Sumatera Utara.

“Kemudian industri yang produksi purified terephtalic acid (PTA), ini masih belum menetapkan lokasi statusnya perluasan. Selanjutnya adalah industri perikanan yang sedang perluasan dan cari lokasi. Sedangkan yang terakhir adalah industri bidang usaha pengelolaan sampah di Tangerang,” pungkas Himawan.

Direktur Utama PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA), Setyono Djuandi Darmono juga memaparkan kendala berinvestasi di Indonesia, di depan para tamu dari Jepang. Darmono menyebutkan, berdasarkan pengalamannya di dunia usaha sebagai pengembang kawasan industri, setidaknya ada beberapa poin ‎yang menjadi kendala bagi investor, untuk memulai investasi.

Pertama menurutnya, adalah perizinan yang harus ditempuh ke berbagai lapisan pemerintah. Mulai pemerintah kabupaten atau kota, provinsi, hingga pemerintah pusat. ‎Bagi investor itu merupakan suatu kendala, karena memakan waktu.  “Berinvestasi di Indonesia dianggap sulit, banyak pulau dan lapisan pemerintah. ‎Ada pemerintah pusat, provinsi dan regional. Bagus untuk BKPM saat ini membuat one stop service (pelayanan terpadu satu pintu/PTSP),” tutur Darmono

Kedua, adalah terkait pembebasan lahan. Darmono mengatakan, ada banyak macam persoalan terkait pembebasan lahan, mulai dari masalah sosial, penolakan warga, harga yang tidak cocok dan lainnya.

Selain itu, persoalan lain adalah kurangnya infrastruktur. Infrastruktur, lanjut Darmono, mencakup berbagai macam faktor mulai dari transportasi, listrik, hingga biaya logistik yang tinggi,  “Lalu sumber daya manusia, skill worker-nya kurang, upah buruh tinggi, kurang insentif pajak juga.Supporting service khususnya di desa kurang karena tak ada bank‎,” paparnya

Sementara itu, Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yusuke Shindo menjelaskan, sebenarnya kerjasama antara Jepang dan Indonesia sudah terjalin sejak lama. Hal ini terlihat dari besaran nilai investasi yang ditanamkan di Indonesia sebesar USD2,7 miliar.

“Ada 1.700 perusahaan Jepang dan 18 ribu ekspatriat di Indonesia. Kita perlu melakukan strategi global yang baru ke depan. Perusahaan-perusahaan Agen Pemegang Merek (APM) kami (Jepang) melakukan ekspor ke berbagai negara,” papar dia.

“Untuk mencapai investasi lebih banyak, perlu percepatan prosedur (kemudahan berinvestasi), infrastruktur, pelabuhan. Masalah insentif perpajakan dan ketenagakerjaan harus diselesaikan,” pungkas Yusuke.

Sedangkan menurut Vice President Director Japan Trade External Organization (JETRO), Mitsutoshi Okabe mengatakan nilai investasi Jepang terhadap Indonesia menurun 4,26 persen jika dibandingkan tahun 2013. Namun, dirinya optimistis pada tahun ini, investasi Jepang di Indonesia akan membaik.

“Tahun 2014 nilai investasi Jepang memang berkurang dibanding 2013, tapi dari jumlah proyek investasi jadi lebih banyak,” kata Okabe dalam acara seminar dengan tema CEO Gathering : Indonesia Economic Perspective, di Kantor BKPM, Jakarta, Kamis (12/2/2015).

Menurutnya, jumlah proyek tersebut datang dari sektor industri kecil hingga menengah. “Sektor menengah seperti restoran, ritel, pendidikan, caretaker, dan sejumlah sektor jasa yang mulai dimasuki oleh Jepang,” kata Okabe.

Dia beranggapan, di tahun 2015 tren ini akan terus terjadi. Berdasarkan hasil survei JETRO, ditemukan bahwa dari 400 perusahaan Jepang yang ada di Indonesia, lebih dari setengahnya akan memperbesar skala usaha.

“Tren positif kelihatannya akan terus terjadi. Di Indonesia dari ±400 perusahaan, 67% akan memperbesar usaha. Angka ini berada di peringkat keempat dari 20 negara di Asia Oceania seperti Kamboja dan India,” jelas Okabe.

Untuk industri otomotif, 75 persen akan memperbesar skala usahanya, dan industri wholesale sebesar 80,6 persen. Dengan adanya One Stop Service (OSS) atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dari Badan Koordinasi Penanaman Modal(BKPM), proses investasi akan berjalan lebih lancar.

“Dengan adanya BKPM dan untuk realisasi OSS, tentu bagi perusahaan Jepang ini kabar baik yang akan memperlacar prosedur. Selain itu juga kita perlu dukungan dari perusahaan-perusahaan Jepang,” kata Okabe.