Bisnis . Event . Gaya Hidup . Headlines . Internasional . Nasional . TPP Indonesia . Siaran Pers

“Membangun Indonesia Dengan ‘Kekuatan’ Sendiri”

Penerbitan obligasi daerah dinilai perlu dilakukan untuk meningkatkan peran pemerintah daerah (Pemda) dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur. Pasalnya, pembangunan infrstruktur di daerah yang hanya mengandalkan APBD dipandang tidak akan mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan.

Presiden Direktur Public Partnerships Indonesia, Windhu Hidranto mengatakan bahwa obligasi daerah belum terealisasi karena banyak pemda yang belum ‘ngeh’ karena sebenarnya aturan sudah diterbitkan pada tahun 2006 oleh kementrian keuangan. “Memang dibutuhkan perintis untuk obligasi daerah, yang awalnya kami siapkan untuk Jakarta namun Gubernur berkata lain untuk saat ini. Karena kalau Jakarta yang pertama maka yang lain akan mengikuti,” kata Windhu.

Menurutnya, dengan skema obligasi daerah ini maka pemerintah membangun dengan ‘kekuatan sendiri’, karena yang diharapkan akan membeli obligasi daerah adalah investor lokal, pemda yang memiliki cadangan dana berlebih, dan juga masyarakat umum apabila diperkecil nominalnya misalkan Rp5Jt agar banyak yang berperan atau dibatasi Rp100Jt untuk sekian orang saja.

Windhu melanjutkan, “kapasitas obligasi daerah dibatasi hanya 75% dari APBD, namun pemda juga tidak perlu mengeluarkan semuanya bisa secara bertahap sesuai dengan pasar yang mau beli. Yang akan mengawasi adalah Bapepam dan akan masuk di pasar modal, dan pengembalian dananya sudah diatur setiap tahunnya.”

Selain itu menurut Windhu, obligasi daerah adalah solusi percepatan pembangunan infrastruktur, karena apabila tidak maka biaya pembangunan infrastruktur akan terus naik dan tidak terkejar-kejar walaupun peningkatan APBD Jakarta misalkan sekitar 8% pertahun. Menurutnya tidak ada proyek infrastruktur yang dananya bisa kembali dalam tiga tahun dikarenakan proyek infrastruktur membutuhkan dana besar dan jangka panjang. Oleh karena itu, menurut Windhu, salah satu caranya adalah mengumpulkan beberapa proyek infrastruktur jadi satu paket, kemudian pembiayaan diterbitkan obligasi oleh pemda.

“Jadi masyarakat atau investor yang ingin membeli obligasi tersebut dijamin oleh pemdanya. Dan itu memberi keyakinan bagi investor, keyakinan ini penting karena semakin tinggi resiko maka semakin besar permintaan imbal hasilnya (yield). Karena itu kalau pemda yang maju di proyek tersebut maka tidak perlu cost recovery secara satu persatu karena yang menanggung adalah pemdanya. Dengan sendirinya jumlah yang bisa dipinjam bisa lebih besar agar tetap aman maka dibutuhkan perencanaan,” jelasnya.

Ia melanjutkan, “kalau proyek infrastruktur ini ditawarkan hanya kepada swasta, maka swasta tidak bisa ikutan, karena untungnya kurang. Tapi dengan dibiayai oleh obligasi daerah proyek-proyek tersebut masih bisa dibangun. Misalnya rumah susun, rumah sakit, pengolahan air kotor, dan terminal yang sifatnya pelayanan masyarakat. Dan ini potensi yang luar biasa besar, karena pemerintah daerah kita begitu banyak dan tidak ada satu pun pemda kita yang tidak punya potensi, baik potensi revenue ataupun potensi aset. Tentunya kalau di kota-kota besar kita dapat melihat potensi revenue dari APBD yang besar namun untuk kota-kota kecil maka asetnya harus dapat di sekuritisasi.”

Adapun obligasi daerah dapat diterbitkan jika dilakukan di pasar modal domestik dan dalam mata uang rupiah serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Dengan mata uang rupiah ini akan membuat perputaran rupiah menjadi lebih banyak di dalam negeri, apabila ada arus dana dari luar pun harus dikonversi ke rupiah terlebih dahulu sehingga resiko nilai mata uang ada pada investor.

Pengelolaan obligasi daerah dilaksanakan oleh unit yang ditunjuk oleh gubernur, bupati atau walikota. Unit tersebut berupa satuan kerja yang sudah ada atau satuan kerja yang baru, dimana satuan kerja tersebut memiliki struktur organisasi, perangkat kerja, dan kapasitas sumber daya manusia untuk melaksanakan fungsi pengelolaan obligasi daerah.

Segala risiko yang timbul akibat penerbitan obligasi daerah termasuk wajib membayar pokok dan bunga obligasi daerah pada saat jatuh tempo, sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pemda.

Menjadi kewajiban Pemda untuk menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Obligasi Daerah kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Jika Pemda tidak menyampaikan laporan tersebut, Menkeu dapat menunda penyampaian Dana Perimbangan.

Email
Customer Services : sales[at]thepresidentpost.com
Circulation : ulfah[at]thepresidentpost.com
Editorial : inggit[at]thepresidentpost.com

Comments are closed.

Email
Customer Services : sales[at]thepresidentpost.com
Circulation : ulfah[at]thepresidentpost.com
Editorial : inggit[at]thepresidentpost.com