Pendidikan Gagal Jadi Instrumen Mengatasi Kesenjangan

0
6981

Kesenjangan ekonomi masih menjadi realitas di Indonesia. Berdasarkan perkembangan dari data 2004, gini rasio Indonesia meningkat dari 0,32 tahun 2004 menjadi 0,41 pada 2012. Suatu angka terburuk dan tertinggi dalam sejarah Indonesia.

Kesenjangan ekonomi antar wilayahpun dalam tiga tahun berturut-turut tidak banyak berubah. Pulau Jawa memberikan kontribusi 58 persen terhadap PDB, disusul Pulau Sumatera yang memberikan kontribusi 23.1 persen, bandingkan dengan Maluku dan Papua yang hanya 2.4 persen, Sulawesi 4.6 persen dan Kalimantan sebesar sembilan persen. Terlihat dengan jelas bahwa pembangunan ekonomi belumlah merata dan meyakinkan.

Disinyalir, pendidikan dapat menjembatani kesenjangan ekonomi yang kian menganga. Logikanya, sumber daya manusia yang terdidik dan berkualitas akan mampu memperoleh pendapatan yang lebih baik. Bahkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan sehingga menciptakan siklus ekonomi yang lebih baik.

Dikutip dari situs berita online, pengamat pendidikan Darmaningtyas, mengatakan idealnya pendidikan harus mampu memfasilitasi mobilitas vertikal masyarakat dalam pencapaian sumber daya ekonomi sehingga mampu mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Namun, sistem pendidikan di Indonesia dinilai justru memperlebar kesenjangan tersebut.

“Logikanya pendidikan itu memfasilitasi mobilitas masyarakat pada pencapaian sumber daya ekonomi. Dengan pendidikan masyarakat kelas bawah bisa naik ke kehidupan ekonomi yang lebih baik,” kata dia. Sayangnya, lanjut Darmaningtyas, kebijakan pendidikan di Indonesia justru malah memperlebar kesenjangan tersebut sebab akses pendidikan yang berkualitas justru hanya bisa dinikmati oleh kalangan menengah ke atas.

Sekolah-sekolah negeri dan unggulan, lanjut Darmaningtyas, justru dihuni kalangan menengah. Padahal, sekolah-sekolah itu justru dibiayai pemerintah. “Nah, kelas menengah ke bawah justru sekolah swasta yang harus membiayai sendiri sekolahnya. Sedikit sekali akses masyarakat kecil ke sekolah-sekolah negeri dan unggulan ini, selain juga karena mahalnya pendidikan di sekolah unggulan,” ujar dia.

Darmaningtyas menjelaskan peran pendidikan sebenarnya sangat sentral dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi. Pasalnya, pendidikan memfasilitasi pembentukan kepribadian dan akal sehat yang bisa membuat seseorang mampu terjun dalam dunia usaha. Pemerataan akses pendidikan harus dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat dapat memiliki kesempatan yang luas pada pendidikan yang berkualitas. “Kalau kepribadian dan akal sehat sudah terbentuk, mereka bisa mengembangkan diri, wirausaha misalnya,” ujar dia.