Force Majeure – Keadaan Kahar Dalam Suatu Kontrak

0
19625

Force Majeure atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan keadaan kahar telah sering kita dengar dalam setiap perjanjian atau kontrak. Klausul Force Majeure ini hampir selalu ada dalam setiap kontrak yang dibuat. Kontrak merupakan suatu kesepakatan tertulis antara kedua belah pihak atau lebih yang dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis.

Karena itu dalam melakukan suatu bisnis, pelaku usaha diwajibkan untuk selalu membaca dengan hati-hati mengenai seluruh klausul yang terdapat dalam kontrak. Akan fatal akibatnya jika pelaku usaha hanya membaca sekilas dan tidak mengerti isi kontrak, bahkan tidak sedikit pelaku usaha yang meminta bantuan jasa dari seorang ahli hukum untuk membantu menafsirkan isi kontrak maupun untuk dalam tahapan negosiasi kontrak. Dari sekian banyak klausul yang terdapat dalam kontrak, terdapat satu klausul yang selalu ada, yaitu klausul mengenai Force Majeure.

Klausul ini muncul karena adanya kebutuhan pengaturan untuk hal-hal yang mungkin terjadi dimasa mendatang yang dapat berpotensi untuk menimbulkan konflik antara para pihak dalam kontrak. Force Majeure atau keadaan memaksa ini dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena suatu keadaan atau peristiwa yang tidak terduga paad saat dibuatnya kontrak, keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepaad debitur, sementara si debitur tersebut tidak dalam keadaan beriktikad buruk.

Lalu bagaimana pengaturan Force Majeure ini dalam sistem hukum di Indonesia?

Dalam hukum Indonesia, dasar hukum perjanjian atau kontrak yang utama adalah Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPdt), namun apabila dilihat secara seksama, tidak ada pasal khusus untuk Force Majeure ini. Pengaturan terkait Force Majeure dalam KUHPdt terdapat dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPdt. Berikut kutipan dari pasal 1244 dan 1245 KUHPdt :

Pasal 1244

Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila dia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepat waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada iktikad buruk padanya”.

Pasal 1245

Tidak ada pergantian biaya, kerugian dan bunga, bila dalam keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi scara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melaksanakan suatu perbuatan yang terlarang baginya”.

Dari pasal-pasal yang mengatur tentang Force Majeure tersebut, terdapat persyaratan sehingga suatu kejadian dapat dikatakan sebagai Force Majeure antara lain :

  1. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya Force Majeure tersebut haruslah “tidak terduga”oleh para pihak.
  2. Peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan prestasi (pihak debitur) tersebut.
  3. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya Force Majeure tersebut diluar kesalahan pihak debitur.
  4. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya Force Majeure tersebut diluar kesalahan para pihak.
  5. Tidak ada itikad buruk dari pihak debitur .

Dalam kontrak biasanya Force Majeure ini meliputi :

  1. Bencana Alama, seperti : Banjir, Gempa Bumi, Kebakaran dan Angin Topan;
  2. Keadaan Perang;
  3. Huru Hara; dan/atau
  4. Kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang keuangan atau moneter dan ekonomi yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan.

Apabila Force Majeure ini sehingga isi perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan, baik seluruhnya maupun sebagian, maka tidak berarti perjanjian otomatis menjadi batal tetapi biasanya seluruh kerugian yang timbul akan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.