Bisnis . Event . Gaya Hidup . Headlines . Internasional . Nasional . TPP Indonesia . Siaran Pers

MACAM-MACAM JENIS KEPEMILIKAN HAK TANAH

Nilai tanah selalu menjadi acuan dalam rangka transaksi jual – beli properti. Pada dasarnya kita dapat mengetahui nilai tanah tersebut dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditagihkan kepada pemilik properti setiap tahunnya. NJOP seringkali menjadi obyek atas nilai properti tersebut, sedangkan sebenarnya yang menjadi acuan nilai properti tersebut adalah bagaimana status kepemilikan hak atas tanah tersebut.

Di Indonesia, status kepemilikan tanah diatur dalam Undang–Undang Pertanahan No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria. Terdapat beberapa macam hak atas tanah yang diatur dalam UU tersebut, antara lain: Hak milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai. Keseluruhan hak atas tanah ini dibukukan dalam bentuk Sertipikat yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, yakni Badan Pertanahan Nasional (BPN). BPN mengeluarkan duplikat kepada pemilik properti, dikarenakan untuk mencegah adanya risiko yang akan timbul di kemudian hari seperti sertipikat yang hilang, terbakar, sertipikat ganda,

Jenis Sertipikat yang umum bagi masyarakat yakni: Sertipikat Hak Milik (SHM) dan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB). Sertipikat Hak Guna Usaha yang diberikan kepada Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, pada umumnya merupakan tanah negara yang digunakan sebagai Hutan tanaman Industri, perkebunan, perikanan, atau pertanian. Sedangkan, Hak Pakai pada umumnya diberikan kepada instansi atas tanah negara, tanah hak pengelolaan serta tanah hak milik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SHM merupakan hak terkuat dan terpenuh atas kepemilikan suatu tanah dan melekat kepada individu yang merupakan Warga Negara Indonesia serta tidak memiliki jatuh tempo (bersifat kekal). Hak milik dapat dipindah tangan melalui mekanisme jual – beli dan riwayat pembeli-penjual selalu tercatat pada lembar SHM. Hak milik dapat dijadikan jaminan utang sebagai sarana pembiayaan dengan dibebani Hak Tanggungan. SHM dapat dihapus apabila tanah tersebut jatuh ke Negara karena adanya pencabutan hak, penyerahan sukarela oleh pemiliknya, tanah tersebut ditelantarkan dalam waktu tertentu serta tanah tersebut musnah karena bencana alam seperti longsor, gempa bumi, dan lainnya. Nilai properti dengan status SHM lebih tinggi dibandingkan SHGB dikarenakan tidak memiliki jatuh tempo, sehingga nilainya akan berkembang seiring dengan hukum permintaan dan penawaran akan tanah yang terus meningkat.

SHGB merupakan hak yang diberikan pada Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Dengan berlakunya UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, maka Jangka Waktu HGB diperpanjang, berdasarkan Pasal 22 ayat (1) huruf b, yaitu: “Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun”.

Peralihan SHGB pada umumnya digunakan oleh perusahaan untuk keperluan jual-beli kepada konsumennya baik dalam bentuk tanah, rumah, ruko dan bangunan komersial lainnya. Jika pemilik tanah SHGB merupakan individu dimungkinkan untuk meningkatkan status tanah menjadi SHM sesuai dengan ketentuan yang berlaku. SHGB juga dapat menjadi jaminan kepada pihak ketiga dan dapat digunakan dalam penyertaan dalam modal. Syarat SHGB dihapus kurang lebih sama dengan SHM, hanya dalam SHGB dapat dicabut jika tanah tersebut dibutuhkan untuk pembangunan kepentingan umum. HGB sendiri dapat berupa HGB murni yang merupakan hasil peralihan dari HGB pemilik sebelumnya melalui transaksi jual – beli yang sah.

Namun, terdapat beberapa kasus merupakan HGB di atas Hak Pakai atau Hak Pengelolaan yang dapat berakibat pada ketidak jelasan kepemilikan tanah dan ketidak pastian investasi pada saat jangka waktu HGB dan pada saat yang sama tanah tersebut harus dikembalikan kepada pemegang Hak Pakai atau Hak Pengelolaan. Pada umumnya jenis tanah seperti ini, pihak bank akan lebih berhati hati untuk mengambil sebagai jaminan atas kredit yang diajukan.

Oleh karena itu, sebagai konsumen sebaiknya lebih kritis atas jenis sertipikat atas aset yang akan kita beli, karena nilai tanah yang tinggi adalah tidak adanya risiko gugatan di kemudian hari dan aset tersebut dapat diterima sebagai jaminan utama pihak perbankan.

Email
Customer Services : sales[at]thepresidentpost.com
Circulation : ulfah[at]thepresidentpost.com
Editorial : inggit[at]thepresidentpost.com

Comments are closed.

Email
Customer Services : sales[at]thepresidentpost.com
Circulation : ulfah[at]thepresidentpost.com
Editorial : inggit[at]thepresidentpost.com