| Bisnis | Event | Gaya Hidup | Headlines | Internasional | Nasional | TPP Indonesia | Siaran Pers |

PENGGUNAAN MATERAI PADA DOKUMEN

Kehadiran materai tempel dalam kehidupan sehari-hari sudah bukan merupakan hal baru lagi. Hampir setiap lapisan masyarakat menggunakan materai untuk membuat surat-surat ataupun dokumen-dokumen seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, perjanjian kerja, dan sebagainya. Sehingga banyak masyarakat berpendapat bahwa perjanjian yang dibuat tanpa membubuhkan materai adalah tidak sah sehingga tidak sedikit dari mereka yang membuat ulang perjanjian sehingga dapat dibubuhi materai. Apakah memang benar demikian? Apakah tanpa materai, perjanjian menjadi tidak sah?

Sah nya suatu perjanjian diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPdt) pasal 1320 KUHPdt dimana disebutkan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, terdapat empat syarat yang harus dipenuhi yaitu :

1)      Kesepakatan meraka yang mengikatkan dirinya;

2)      Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3)      Adanya suatu pokok persoalan tertentu; dan

4)      Adanya Suatu sebab yang sah.

Dilihat dari pasal tersebut, disebutkan dengan jelas bahwa suatu perjanjian yang dibuat yang telah memenuhi pasal 1320 KUHPdt tersebut, meskipun tidak dibubuhi materai adalah suatu perjanjian yang sah. Oleh karena itu, ada atau tidak adanya materai tidak menyebabkan suatu perjanjian menjadi tidak sah. Lalu apakah ada dokumen-dokumen yang wajib memakai materai?

Ketentuan mengenai materai sendiri diatur dalam Undang Undang Nomor 13 tahun 1985. Dalam peraturan tersebut, bea materai dikenakan sebagai pajak terhadap dokumen. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 UU 13/1985 yang dimaksud dokumen adalah kertas yang berisikan  tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian dalam pasal dua (2) dijelaskan dokumen-dokumen apa saja yang dikenakan bea materai seperti :

  1. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;
  2. Akta-akta notaris termasuk salinannya;
  3. akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk rangkap-rangkapnya;
  4. Surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) :
  • yang menyebutkan penerimaan uang;
  • yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank;
  • yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank;
  • yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan;
  1. surat berharga seperti wesel, promes, aksep, dan cek yang harga nominalnya lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  2. efek dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang harga nominalnya lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

 

Selain mengatur mengenai dokumen-dokumen apa saja yang dikenakan bea materai, secara umum dokumen yang tidak dikenakan bea meterai adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi intern perusahaan, berkaitan dengan pembayaran pajak dan dokumen Negara seperti :

 

  1. Dokumen yang berupa surat penyimpanan barang, bukti untuk pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim, dan surat lainnya.
  2. Segala bentuk ijazah.
  3. Tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu.
  4. Tanda bukti penerimaan uang negara dan kas negara, kas pemerintah daerah dan bank.
  5. Kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu ke kas negara, kas pemerintah daerah dan bank.
  6. Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi.
  7. Dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan-badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut.
  8. Surat gadai yang diberikan oleh Perum Pegadaian.

Dengan demikian, tidak seluruh dokumen wajib dibubuhi materai, dan perlu diingat, materai bukan merupakan syarat untuk membuat suatu perjanjian menjadi sah secara hukum.

 

Comments are closed.