Bisnis . Event . Gaya Hidup . Headlines . Internasional . Nasional . TPP Indonesia . Siaran Pers

MENUJU INDONESIA SEHAT SEJAHTERA

Oleh Hendra Manurung

Di abad millenium ini selalu ada tantangan dan peluang dalam setiap persoalan ekonomi dan bisnis internasional. Persaingan global dan krisis ekonomi tidak boleh membuat bangsa Indonesia menyerah, walaupun pertumbuhan ekonomi di negara-negara Amerika Utara dan Eropa Barat semakin melambat, masih ada negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara, atau negara-negara berkembang lainnya yang pertumbuhan ekonominya cenderung stabil hingga akhir tahun. Bagaimana solusi untuk menghadapinya ? Tahun 2012 ini memang merupakan tahun yang cukup berat bagi peningkatan kinerja perdagangan Indonesia. Ancaman defisit perdagangan sudah menghantui sejak April sebesar US$640 juta (Rp 6,4 triliun), Mei sebesar US$490 juta (Rp 4,9 triliun), dan Juni sebesar US$ 1,33 miliar (Rp 13,3 triliun), total mencapai US$2,46 miliar (Rp 24,6 triliun). Neraca perdagangan Indonesia mulai pulih Juli dimana defisit turun mencapai US$180 juta (Rp 1,8 triliun) dan Agustus mengalami surplus US$248,5 juta (Rp 2,485 triliun). Diperlukan komitmen dan keseriusan pemerintah dan sektor swasta nasional mendukung semakin terbukanya peluang perbaikan ekspor Indonesia ke negara-negara emerging markets, Nigeria, Afrika Selatan, Mongolia, Papua New Guinea, dan sebagian besar negara-negara di kawasan Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia Tengah.

 

Larry Reed, Direktur Global Microcredit Summit Campaign memberikan pengakuan resmi kepada pemerintah Indonesia, mewakili dunia internasional dalam acara International Microfinance Conference 2012 di Yogyakarta (22/10/12).  Bank Dunia dan masyarakat internasional mengamini upaya kerja keras dan partisipasi aktif pemerintah Indonesia untuk menjadi lokomotif pengembangan kredit mikro di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dimana kredit usaha rakyat (KUR) efektif mampu mengentaskan rakyat dari kemiskinan struktural, pengurangan kesenjangan ekonomi, dan mampu membuka lapangan kerja. Menurut Halim Alamsyah, Deputi Gubernur Bank Indonesia, masih terdapat sekitar 59 persen masyarakat Indonesia yang belum memiliki rekening bank sendiri, sementara usaha kecil menengah dan mikro (UMKM) hanya 16,77 persen yang memiliki rekening bank (World Bank Survei, 2012). Namun demikian melalui program simpanan TabunganKu yang dipelopori oleh bank-bank nasional, saat ini sudah ada 2 juta rekening tabungan baru, dengan nilai simpanan sebesar Rp 2 triliun (US$200 juta). Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan di hampir semua aspek kehidupan manusia dimana berbagai permasalahan hanya dapat dipecahkan kecuali dengan upaya penguasaan dan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain manfaat bagi kehidupan manusia di satu sisi perubahan tersebut juga telah membawa manusia ke dalam era persaingan global yang semakin ketat. Agar mampu berperan dalam persaingan global, maka perlu mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia merupakan kenyataan yang harus dilakukan secara terencana, terarah, intensif, efektif dan efisien dalam proses pembangunan, kalau tidak ingin kalah bersaing dalam menjalani era globalisasi tersebut. Mengenai peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan memegang peran  sangat penting. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Faktor pendidikan sangat penting bahkan merupakan salah satu elemen utama peningkatan kualitas hidup manusia. Diakui tingkat pendidikan menjadi indikator tingkat kemampuan berfikir seseorang. Berbicara masalah pendidikan bukanlah hal mudah dan sederhana, karena selain sifatnya yang kompleks, dinamis dan kontekstual, pendidikan merupakan wahana untuk pembentukan diri seseorang secara keseluruhan. Peranan pendidikan dalam pembentukan diri sebagai tujuan umum pendidikan yang meliputi aspek kognitif berupa keterampilan akademik (membaca dan matematika) dan keterampilan berfikir yang lebih tinggi (kemampuan memecahkan masalah). Pendidikan dalam prosesnya juga mencakup tujuan pengembangan aspek pribadi dan sosial yang memungkinkan orang bekerja dan hidup dalam kelompok secara kreatif, inisiatif, empati dan yang memiliki keterampilan interpersonal yang memadai sebagai bekal bermasyarakat. Sedangkan tugas pendidikan adalah memberikan bekal kepada peserta didik agar potensinya berkembang, wajar, optimal dan bersifat adaptif dalam menghadapi berbagai permasalahan kelak setelah menamatkan studinya. Sehingga sifat dasar manusia yang skeptis, eksploratif, dan juga kreatif, bisa berkembang dan menemukan artikulasinya dalam proses belajar mengajar sewaktu mengikuti suatu program pendidikan. Lulusan yang skeptis, inovatif, dedikatif, eksploratif, kreatif dan berkemampuan daya saing yang harus diupayakan serta menjadi bahan antisipasi sistem dan perencanaan pendidikan terutama di era otonomi daerah, yang diperkirakan kondisi ekonominya akan tumbuh dengan cepat (Salladien, Ilmu Pengetahuan Sosial: Alternatif Model Pendidikan, 2001).

 

Kemandirian masyarakat dalam memelihara, meningkatkan, dan melindungi kesehatannya merupakan cita-cita bangsa Indonesia selaras dengan Paradigma Indonesia Sehat yang telah digulirkan menyusul berlangsungnya reformasi dalam sistem kesehatan. Dengan masyarakat yang sehat, bangsa Indonesia diharapkan dapat berkarya untuk menghadapi bangsa lain di era globalisasi yang penuh dengan persaingan ini. Adapun sehat yang dimaksudkan dalam hal ini diartikan dalam perspektif luas, tidak sebatas pada kondisi fisikal yang prima, melainkan juga sehat rohani, mental, intelektual, dan sosial. Upaya mewujudkan kemandirian dimaksud tentu saja tidaklah mudah, mengingat kondisi masyarakat kita yang mayoritas kualifikasinya masih relatif rendah, baik dari aspek ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Menyangkut kualifikasi manusia Indonesia, sesuai dengan laporan United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 2007, posisi Human Development Index (HDI) Indonesia berada di 107. Berdasarkan kedudukan tersebut, tentunya bangsa Indonesia harus bekerja keras agar kualifikasi manusianya meningkat, baik dari aspek ekonomi, pendidikan dan kesehatan, yang menjadi indikator utama untuk menentukan HDI.

 

Kesehatan merupakan tanggung jawab bersama dari setiap individu, masyarakat, pemerintah, dan swasta. Apa pun program yang dibuat pemerintah dalam sektor kesehatan, tanpa partisipasi masyarakat dalam prosesnya, keberhasilan program yang diharapkan tidak akan tercapai. Partisipasi masyarakat dalam memelihara kesehatannya merupakan salah satu indikator yang menentukan keberhasilan pembangunan kesehatan. Kesadaran akan pentingnya peran masyarakat ini dituangkan dalam misi pembangunan kesehatan yang dirumuskan untuk mencapai Visi Indonesia Sehat, yakni: (1) Menggerakkan pembangunan nasional berwawasan kesehatan, (2) Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat, (3) Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau, (4) Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat termasuk lingkungannya. Upaya menciptakan partisipasi masyarakat Indonesia untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya secara mandiri sejauh ini sudah banyak dilakukan, baik oleh pemerintah, swasta maupun lembaga non-pemerintah. Namun partisipasi masyarakat yang diharapkan masih belum menggembirakan. Berbagai program yang dilancarkan belum optimal dalam memberi efek kepada masyarakat, yakni perubahan perilaku masyarakat dalam memelihara kesehatannya secara mandiri. Gambaran perilaku masyarakat tersebut dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkannya, yakni masih tingginya angka-angka berbagai indikator yang merepresentasikan masih rendahnya kualitas kesehatan masyarakat Indonesia.

 

Sebagai gambaran Angka Kematian Ibu (AKI) Maternal misalnya, meski hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2007 melaporkan AKI sebesar 228 per 100.000 kelahiran hidup, namun laporan WHO yang dikutip oleh Depkes RI (2008), AKI di Indonesia dinyatakan mencapai 420 per 100.000 kelahiran hidup (catatan Depkes RI 2002: sebesar 307 per 100.000). Tingginya angka yang sekaligus menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan sektor kesehatan ini mengisyaratkan bahwa kegiatan penyadaran untuk berperilaku hidup sehat masih harus banyak digiatkan dalam masyarakat. Seiring dengan era reformasi dan otonomi daerah, pembangunan bidang kesehatan harus menyesuaikan diri kepada kuatnya arus program-program yang lebih diarahkan kepada pemberdayaan dan proses memandirikan masyarakat di dalam pemenuhan berbagai kebutuhannya yang majemuk, termasuk kebutuhan untuk hidup sehat. Pembangunan bidang kesehatan masyarakat perlu lebih memusatkan diri kepada meningkatkan kesadaran masyarakat agar mereka menyadari pentingnya hidup dan bergaya hidup sehat. Proses penyadaran ini hendaklah diposisikan sebagai kegiatan yang bersifat bottom-up, di mana masyarakat diposisikan selaku subyek dan pelaku pembangunan kesehatan. Craig dan Mayo mengatakan empowerment is road to participation. Terciptanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan, memerlukan suatu pra-kondisi yakni keberdayaan masyarakat. Partisipasi akan tercipta jika masyarakatnya telah berdaya (World Bank Study, Education in Indonesia: From Crisis to Recovery, Education Sector Unit, East Asia and Pasific Regional Office, 1998).

 

Pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu subsistem dalam Sistem Kesehatan Nasional, merupakan salah satu strategi yang ditetapkan Departemen Kesehatan untuk mendorong kemandirian masyarakat agar hidup sehat. Disadari bahwa pendekatan kuratif dan rehabilitatif saja tidak mungkin dapat menciptakan Indonesia Sehat, sehingga paradigma pembangunan kesehatan diubah menjadi upaya kesehatan terintegrasi menuju kawasan sehat dengan menekankan peran aktif masyarakat. Dalam paradigma baru ini, penekanan terletak pada upaya promotif dan preventif, tanpa mengabaikan pendekatan kuratif dan rehabilitatif. Meski demikian, bentuk nyata dari visi, misi, dan strategi tersebut belum optimal dilaksanakan di lapangan. Orientasi pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat puskesmas misalnya, masih cenderung pada kegiatan yang bersifat pengobatan (kuratif). Kegiatan-kegiatan memberdayakan masyarakat dengan tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara mandiri untuk memelihara kesehatannya masih belum optimal dilakukan. Jikapun ada, penerapan konsep pemberdayaan untuk menghasilkan perubahan perilaku yang berkelanjutan di masyarakat, tidak atau masih belum diterapkan secara konsisten oleh pihak-pihak yang bertindak sebagai “agent of change”. Sistem Kesehatan Nasional (SKN) adalah bentuk dan cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang memadukan berbagai upaya bangsa Indonesia dalam satu tujuan bersama guna menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Sistem Kesehatan Nasional berguna untuk : 1) Mempertegas makna pembangunan kesehatan dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia; 2) Memperjelas penyelenggaraan pembangunan kesehatan sesuai dengan visi dan misi RPJPK Th 2005-2025; 3) Memantapkan kemitraan dan kepemimpinan yang transformatif; 4) Melaksanakan pemerataan upaya kesehatan yang terjangkau dan bermutu; 5) Meningkatkan investasi kesehatan untuk keberhasilan pembangunan nasional. Sistem Kesehatan Nasional memiliki azas antara lain perikemanusiaan, pemberdayaan & kemandirian, adil & merata, dan pengutamaan & manfaat yang secara ringkas dapat dikemukakan bahwa pembangunan kesehatan harus diupayakan secara terintegrasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan mengedepankan nilai-nilai pembangunan kesehatan, yaitu: a) Berpihak pada Rakyat, b) Bertindak Cepat dan Tepat, c) Kerjasama Tim, d) Integritas yang tinggi, e) Transparansi dan Akuntabel. Terdapat 7 subsistem SKN antara lain upaya kesehatan; pembiayaan kesehatan; SDM kesehatan; ketersediaan obat-obatan/farmasi, alat kesehatan, dan makanan dan minuman; manajemen dan informasi kesehatan; serta pemberdayaan masyarakat.

 

Kawasan Metropolitan Priority Area (MPA) Jabodetabek sudah semakin sesak, dan masyarakat sebaiknya memperoleh fasilitas pelayanan yang lebih baik dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana transportasi, tercukupi kebutuhan air bersih, energi, dan keperluan lainnya. Selain itu, masyarakat juga perlu hidup serasi dengan lingkungan, termasuk keberadaan kawasan industri yang semakin bertumbuh kembang di sekitar kawasan Jabodetabek (Kota Jababeka, MM 2100 Cibitung, Kawasan Industri Pulogadung, Jatake Tangerang, Lippo Cikarang, Delta Silicon, East Jakarta Industrial Park/EJIP, KIIC Karawang Barat). Luas Metropolitan Priority Area (MPA) Jabodetabek mencapai6.400,71 kilometerpersegi dengan populasi 2010 sebanyak 27,95 juta jiwa (BPS, 2010), dengan perincian: (1) DKI Jakarta 664,1 km2 (9,588 juta jiwa); (2) MPA Timur wilayah Kota dan Kabupaten Bekasi 1.480 km2 (4,966 juta jiwa); (3) MPA Selatan wilayah Kota Depok, Kota dan Kabupaten Bogor 2.981,77 km2 (7,456 juta jiwa); (4) MPA Barat wilayah Kota dan Kabupaten Tangerang serta Kota Tangerang Selatan 1.274,93 km2 (4,9 juta jiwa). Kegagalan yang yang terjadi dalam pembangunan suatu negara, tentu tidak terlepas dari kesalahan pengambilan keputusan oleh para pelaku perencana terhadap sejarah kebudayaan manusia itu sendiri. Pembangunan dan pemberdayaan ekonomi menuju masyarakat sehat sejahtera dapat tercapai melalui serangkaian nilai dan norma bermasyarakat. Pola pembangunan yang hanya mengacu pada pertumbuhan ekonomi model barat telah dinyatakan tidak berhasil. Konsep pembangunan spill over theory, trickle down effect dalam rangka pemerataan kesejahteraan masyarakat, di Indonesia ternyata tidak terbukti.

 

Masa depan Indonesia memiliki sejarahnya sendiri. Sejarah sebagai tumpuan membangun masa depan dalam membangun organisasi – organisasi yang modern profesional, sistem politik yang demokratis, sistem ekonomi pasar yang adil sejahtera, penegakan hukum dan penerapan good corporate governance, mempertahankan nilai-nilai luhur bangsa dan kebudayaan nasional, dan meningkatan kemampuan militer beserta peralatan tempur yang dimiliki (TNI), “tata tentrem karta raharja”.
* Hendra Manurung, penulis merupakan Staf Pengajar/Dosen Tetap Hubungan Internasional Universitas Presiden, Kota Jababeka, Cikarang Bekasi. 

Email
Redaksi : inggit[at]thepresidentpost.com
Informasi : sales[at]thepresidentpost.com
Pemasangan Iklan : ulfah[at]thepresidentpost.com

Comments are closed.