| Bisnis | Event | Gaya Hidup | Headlines | Internasional | Nasional | TPP Indonesia | Siaran Pers |

PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK PEMEGANG SAHAM MINORITAS

Saya hanya memiliki sedikit saham saja di perusahaan tersebut, saya tidak mempunyai pengaruh pada perusahaan tersebut. Hal itu sering kali menjadi paradigma bagi para pemegang saham minoritas. Bahkan seringkali pemegang saham minoritas dirugikan oleh perusahaannya. Lalu apakah memang benar pemegang saham mayoritas tidak memiliki kekuatan apapun untuk melindungi kepentingannya, atau hak-hak apa saja yang dapat digunakan oleh pemegang saham minoritas untuk melindungi kepentingannya? Sebelum membahas hak-hak tersebut ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu jenis-jenis saham yang ada, karena setiap jenis memiliki hak yang berbeda bagi pemiliknya.

Dalam anggaran dasar sebuah perusahaan, dapat ditetapkan jenis saham yang berbeda-beda. Secara umum saham dapat dibedakan kedalam 2 kategori yaitu saham biasa dan saham preferen. Dalam penjelasan pasal 53 ayat 3 Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) disebutkan bahwa  yang dimaksud saham biasa adalah saham yang mempunyai hak suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan, mempunyai hak untuk menerima dividen yang dibagikan, dan menerima sisa kekayaan hasil likuidasi. Jenis – jenis saham lain diluar saham biasa dikategorikan sebagai saham preferen, misalkan saham yang memiliki kewenangan untuk mencalonkan direksi atau komisaris.

Dalam pasal 53 ayat 3 UUPT disebutkan bahwa saham dapat diklasifikasikan kedalam 5 jenis saham yaitu :

a)      Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;

hak suara yang dimaksud adalah hak yang diberikan kepada pemegang saham untuk memberikan suara pada Rapat Umum Pemegang Saham. Hak suara ini bersifat “one share one vote”.

b)      Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi dan /atau dewan komisaris;

Hak khusus disini adalah hak untuk secara langsung mencalonkan dewan direksi dan/atau dewan komisaris.

c)      Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;

d)      Saham  yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima deviden lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian deviden secara kumulatif atau nonkumulatif; dan

e)      Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi.

 

Perbedaan jenis saham ini akan membedakan hak dari pemegang sahamnya. Apabila seseorang memiliki saham minoritas misalkan hanya 5% dari total 100% saham, namun ternyata saham yang dimiliki adalah saham preferen dengan hak khusus untuk mencalonkan dewan direksi atau dewan komisaris, maka sesungguhnya kewenangan yang dimiliki tidak lebih kecil dari pada saham biasa meskipun dengan jumlah yang lebih besar. Untuk itu, perlu kita klarifikasi dahulu jenis saham apa yang dimiliki oleh pemegang saham tersebut. dengan adanya mekanisme saham dalam perseroan ini, maka pemegang saham mayoritas memiliki kewenangan yang lebih besar daripada pemegang saham minoritas. Hal ini memang dinilai wajar karena apabila perusahaan mengalami kerugian maka pemegang saham mayoritas mengalami kerugian lebih besar daripada pemegang saham mayoritas. Dengan demikian, wajar jika pemegang saham mayoritas memiliki kekuasaan yang lebih besar. Namun yang menjadi masalah adalah apabila kewenangan tersebut disalahgunakan sehingga menimbulkan kerugian bagi pemegang saham minoritas. Untuk itu UUPT perlu melindungi pemengang saham minoritas. Berikut adalah hal-hal yang dapat dilakukan oleh pemegang saham minoritas untuk melindungi kepentingannya bedasarkan UUPT antara lain :

  1. 1.      Pengajuan gugatan.

Dalam pasal 61 ayat 1 UUPT disebutkan bahwa Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris. Pada mekanisme ini, pemegang saham minoritas mengajukan gugatan atas nama pribadi.

 

  1. 2.      Derivative action / tindakan derivatif.

Tindakan derivatif ini dimaksudkan agar pemegang saham minoritas dapat mengajukan gugatan atas nama perusahaan untuk membela kepentingannya. Tindakan derivatif ini diatur dalam pasal 97 ayat 6 UUPT dimana disebutkan bahwa Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan”.

Selain pasal 97 ayat 6, juga terdapat pasal 114 ayat 6 UUPT dimana disebutkan bahwa Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri. Pada mekanisme ini, pemegang saham minoritas mengajukan gugatan kepada baik anggota Direksi maupun Anggota Dewan Komisaris atas nama perseroan, namun syaratnya adalah jumlah sahamnya minimal 1/10.

  1. 3.      Hak untuk mengajukan pemeriksaan terhadap perusahaan.

Hak ini diatur dalam pasal 138 hingga 141 UUPT. Dalam pasal ini disebutkan bahwa satu pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap perseroan dengan cara menyampaikan permohonan tertulis beserta alasannya ke Pengadilan Negeri tempat kedudukan perseroan. pemeriksaan ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data dan keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pemegang saham atau pihak ketiga. Ataupun terdapat dugaan bahwa anggota Direksi ataupun anggota Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pemegang saham atau pihak ketiga. Hak tersebut berlaku apabila pemegang saham minoritas telah secara langsung meminta kepada perseroan mengenai data ataupun keterangan yang dibutuhkan, namun perseroan menolak atau tidak memperhatikan permintaan tersebut.

 

  1. 4.    Hak untuk menerima harga saham yang wajar.

Hak untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas pada saat pemegang saham minoritas tidak setuju dengan keputusan yang diambil perseroan dan memutuskan untuk menjual sahamnya. Hak ini mewajibkan perseroan untuk membeli saham tersebut dengan harga yang wajar. Hak ini diatur dalam pasal 62 UUPT dimana disebutkan bahwa :

Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa:

a. perubahan anggaran dasar;

b. pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50 % (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau

c. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan”.

 

Meskipun terdapat beberapa ketentuan dalam UUPT yang ditujukan untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas, namun cara terbaik adalah dengan melakukan tindakan preventif atau pencegahan. Nama perseroan akan menjadi rusak apabila diketahui bahwa perseroan tersebut digugat oleh salah satu pemegang sahamnya. Untuk itu, seluruh stakeholders dalam perseroan haruslah mengedepankan prinsip good corporate governance. Jangan ada informasi-informasi yang ditutupi untuk menguntungkan diri sendiri.

Comments are closed.