Bisnis . Event . Gaya Hidup . Headlines . Internasional . Nasional . TPP Indonesia . Siaran Pers

BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS (PT) UNTUK KEGIATAN USAHA

Dari sekian banyak bentuk usaha dalam kegiatan berbisnis, badan hukum Perseroan Terbatas selalu menjadi pilihan utama bagi para pelaku usaha. Apa kelebihan dari Perseroan Terbatas ini sehingga banyak pelaku usaha yang memilih badan hukum ini untuk kegiatan usahanya. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai perseroan terbatas ini, ada baiknya kita mengetahui jenis-jenis badan usaha terlebih dahulu.

Secara umum badan usaha dapat dibagi menjadi 2, badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang bukan berbadan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum misalnya adalah Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Koperasi. Badan usaha yang tidak berbadan hukum misalnya adalah perusahaan dagang, firma, dan Commanditaire Vennootschap atau lebih dikenal dengan CV. Perbedaan mendasar antara badan usaha berbadan hukum dan badan usaha bukan berbadan hukum terletak pada tanggung jawabnya. Badan usaha berbadan hukum telah dianggap sebagai salah satu subjek hukum sehingga dapat melakukan gugatan ataupun digugat. Berbeda dengan badan usaha bukan berbadan hukum, badan usaha ini tidak dianggap sebagai salah satu subjek hukum sehingga apabila terjadi gugatan, maka pemilik usaha tersebut bertanggung jawab secara pribadi. Begitu pula dalam hal harta kekayaan, dalam badan usaha berbadan hukum, harta kekayaan badan hukum adalah terpisah dari harta kekayaan pemilik secara pribadi. Namun dalam badan usaha bukan berbadan hukum, harta kekayaan badan usaha bercampur dengan harta kekayaan pribadi pemilik usaha.

Dalam kehidupan kita sehari-hari sering kali kita melihat berbagai macam badan usaha, misalkan sebagian besar pelaku usaha dibidang jasa hukum memilih bentuk firma sebagai bentuk badan usahanya, bagi pelaku usaha baru atau jenis usaha yang sederhana, banyak pelaku usaha yang memilih bentuk CV, namun dari sekian banyak pilihan sebagian besar pelaku usaha memilih bentuk usaha Perseroan Terbatas (PT) sebagai bentuk usahanya. Entrepeneur muda sekalipun mulai melirik PT sebagai bentuk awal usahanya. Hal ini terkait dengan “keterbatasan tanggungjawab pada PT”. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa dalam suatu badan hukum PT, investor hanya bertanggungjawab sebatas dana yang di investasikan keadalam PT tersebut, tidak mencakup harta pribadinya. Namun pemilihan bentuk usaha PT ternyata memiliki konsekuensi tersendiri karena terdapat Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) sehingga para pelaku usaha mau tidak mau harus mematuhi aturan-aturan yang terdapat dalam UUPT ini. Berikut akan paparkan mengenai hal-hal penting (“rule of the game”) yang harus diketahui bagi para pelaku usaha yang memilih bentuk badan hukum PT sebagai bentuk usahanya.

Tahap-tahap apa saja yang perlu dilakukan dalam pendirian sebuah PT ?

  1. Tahap persiapan yang meliputi :

-          pemilihan nama PT  : dalam pasal 16 UUPT diberikan batasan bahwa nama yang digunakan tidak boleh memakai nama yang :

a)      pada pokoknya dengan nama Perseroan lain;

b)      bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;

c)      sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;

d)     tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan Perseroan saja tanpa nama diri;

e)      terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata; atau

f)       mempunyai arti sebagai Perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata.

 

-          Penentuan modal dasar : dalam pasal 32 dan pasal 33 UUPT dijelaskan bahwa modal dasar perseroan paling sedikit berjumlah Rp 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) dan paling sedikit sejumlah 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh. Namun untuk kegiatan tertentu yang jumlah minimum modal dasar bisa saja lebih besar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur kegiatan tertentu tersebut.

 

-          Penentuan bidang usaha dan tempat kedudukan : bidang usaha dapat dirumuskan dengan melihat daftar klasifikasi lapangan usaha.

 

-          Pemilihan direktur dan dewan komisaris : Direktur berperan sebagai Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar sedangkan dewan komisaris berperan sebagai Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

 

  1. Tahap Pembuatan Akta Pendirian : Akta Pendirian dibuat melalui notaris, dalam tahap ini diperlukan KTP dari para pendiri, direktur, dan dewan komisaris. Setelah akta pendirian selesai, dilanjutkan dengan mengajukan persetujuan kepada Kementerian Hukum dan HAM.

 

  1. Tahap Perizinan Usaha : dalam tahap ini pelaku usaha mengajukan perizinan terkait bidang usaha, misalkan Surat Izin Usaha, Tanda Daftar Perusahaan, dan perizinan lainnya.

 

Organ-organ dalam PT

  1. 1.      Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham merupakan organ tertinggi dalam perseroan, memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan komisaris. RUPS ini dapat dibagi menjadi RUPS tahunan dan RUPS Luar Biasa (RUPS-LB). Dalam RUPS tahunan, dibahas mengenai jalannya perusahaan secara keseluruhan. RUPS-LB dapat dilakukan setiap saat apabila terdapat agenda penting yang dirasa perlu dibahas dengan seluruh pemegang saham.

 

 

 

  1. 2.      Direksi

Direksi berperan sebagai pengurus perseroan dalam kegiatan sehari-harinya. Sering kali bagi pelaku usaha pemula, direksi ini dipilih hanya sebagai formalitas saja. Ini yang menjadi permasalahan utama bagi kegiatan usaha dimasa mendatang. Setelah pelaku usaha memilih badan hukum PT sebagai bentuk usahanya, maka pelaku usaha tersebut wajib tunduk terhadap peraturan yang terdapat dalam UUPT, termasuk peran dan tanggung jawab direksi maupun dewan komisaris. Peran direksi tidak dapat hanya sebatas formalitas. Apabila direksi melakukan suatu kegiatan yang diluar kewenangannya, ataupun mengambil suatu keputusan yang seharusnya diputuskan melalui RUPS dan ternyata keputusan atau kegiatan tersebut menimbulkan kerugian bagi perusahaan, maka Direksi tersebut dapat digugat dan harus bertanggungjawab secara pribadi. Hal ini sering kali terjadi pada kondisi jenis usaha PT merupakan jenis usaha yang relatif sederhana dan tergolong kecil, Direksi dan Pemegang saham adalah orang yang sama sehingga mengangap bahwa keputusan yang diambil adalah keputusan sebagai pemegang saham. Hal ini harus diketahui oleh para pelaku usaha sehingga sistem yang telah disusun dalam UUPT ini dapat dilaksanakan dengan baik.

 

  1. 3.      Dewan Komisaris

Dewan komisaris berperan sebagai pengawas jalannya usaha baik secara umum maupun secara khusus dan untuk memberikan nasihat kepada direksi. Disebut sebagai dewan karena setiap anggota komisaris tidak dapat mengambil keputusan secara sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan dewan komisaris. Dalam pasal 114 ayat 3 UUPT disebutkan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Untuk itu pemilihan dewan komisaris tidak dapat dilakukan dengan anggapan hanya sebagai formalitas saja mengingat peran dan besarnya tanggungjawab sebagai dewan komisaris suatu PT.

 

Mengingat masih banyaknya “rule of the game” lain yang terdapat dalam UUPT, maka diharapkan setiap pelaku usaha yang berniat untuk membangun kegiatan usahanya dengan bentuk PT memiliki informasi yang cukup mengenai aturan-aturan yang terdapat dalam UUPT sehingga tidak terjadi masalah di kemudian hari.

Email
Redaksi : inggit[at]thepresidentpost.com
Informasi : sales[at]thepresidentpost.com
Pemasangan Iklan : ulfah[at]thepresidentpost.com

Comments are closed.